PROFIL PPID DESA BROKOH

PROFIL SINGKAT ORGANISASI PPID Desa

LATAR BELAKANG
Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan informasi publik di Pemerintahan Desa, diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa, untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa Brokoh, Prinsip dasar Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan prinsip mudah, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana.

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN WEWENANG

1. PPID Desa ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa
2. PPID Desa ditunjuk dan diangkat dari pejabat pemerintah desa
atau pejabat lain yang membidangi informasi dan dokumentasi
publik.
3. PPID Desa dibantu oleh perangkat Desa yang bidang tugasnya
terkait dengan dokumentasi, komunikasi, dan informasi.

Struktur Organisasi, Bagan tata Kerja,Tugas dan Kewenangan
PPID Desa
1.Struktur organisasi PPID Desa terdiri dari :
a. Atasan PPID Desa;
b. PPID Desa;
c. Sekretaris PPID Desa;
d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;

2. Bagan Tata kerja PPID Desa dalam rangka mengelola pelayanan
informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa,

PPID Desa dibentuk untuk mengelola pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa.
(1) PPID Desa melekat pada pejabat pemerintah desa yang
membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
(2) PPID Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

3. Tugas PPID Desa :
a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan
informasi dan dokumentasi dari masing-masing Kepala Urusan
Pemerintahan Desa;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan
informasi kepada publik;
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat.

4.Kewenangan PPID Desa
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, PPID Desa berwenang :
a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meminta dan memperoleh informasi dari urusan/komponen/ satuan
kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
c. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya
diakses oleh publik.